Spectrom.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, terhadap pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan. Praktik ini dinilai berdampak serius terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Madiun, Jawa Timur.
Menurut KPK, pungutan ilegal tersebut tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), waralaba, hingga sektor perhotelan yang tengah mengajukan izin operasional.
KPK: Biaya Usaha Jadi Mahal dan Tidak Sehat
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa praktik pemerasan dalam proses perizinan menyebabkan biaya usaha menjadi semakin tinggi. Hal ini pada akhirnya membuat iklim usaha di daerah menjadi tidak kompetitif.
“Ketika pelaku usaha masuk dan langsung dibebani biaya tambahan dalam proses izin, maka ini jelas bertentangan dengan semangat pembangunan ekonomi,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia menegaskan, praktik semacam ini dapat menghambat pertumbuhan UMKM yang seharusnya mendapat kemudahan, bukan justru dibebani pungutan di luar aturan.
Aliran Dana Rp 2,25 Miliar Diduga Dinikmati Wali Kota
Gratifikasi dan Imbalan Proyek Terungkap
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bahwa Maidi diduga menikmati uang hasil pemerasan dan gratifikasi senilai Rp 2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2019–2024 hingga berlanjut pada periode kedua.
Pada periode awal, Maidi diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 1,1 miliar dari sejumlah pihak. Selain itu, ia juga disebut menerima Rp 200 juta sebagai imbalan proyek pemeliharaan jalan senilai Rp 5,1 miliar.
Tak hanya itu, pada Juni 2025, KPK menemukan aliran dana Rp 600 juta dari pengembang properti, serta Rp 350 juta dari Yayasan STIKES Madiun sebagai imbalan izin akses jalan yang diberikan selama 14 tahun.
OTT KPK Tetapkan Tiga Tersangka
Kasus Terbagi Dua Klaster
KPK akhirnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Januari 2026 dan menetapkan tiga tersangka, yakni:
-
Maidi (Wali Kota Madiun),
-
Rochim Ruhdiyanto (orang kepercayaan),
-
Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun).
KPK menyebut kasus ini terbagi dalam dua klaster besar, yakni pemerasan proyek dan dana CSR, serta gratifikasi terkait perizinan dan akses infrastruktur.
Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama di Rutan KPK untuk mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka.
Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa praktik korupsi di sektor perizinan dapat merusak fondasi ekonomi daerah serta menurunkan kepercayaan publik dan investor.
