Spectrom – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari tahap kedua rencana gencatan senjata di Jalur Gaza. Langkah ini disebut sebagai upaya strategis untuk mendorong stabilitas jangka panjang di wilayah yang telah lama dilanda konflik Israel-Palestina.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Trump melalui platform media sosial Truth Social pada Jumat (16/1/2026). Trump menilai pembentukan dewan ini sebagai inisiatif besar yang akan memainkan peran penting dalam proses perdamaian Gaza.
Trump Klaim Dewan Perdamaian Gaza Paling Bergengsi
Dalam pernyataannya, Trump menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai lembaga paling bergengsi yang pernah dibentuk untuk menyelesaikan konflik internasional.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian telah dibentuk,” tulis Trump.
“Ini adalah dewan terhebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun dan di mana pun,” lanjutnya.
Trump juga digadang-gadang akan menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian Gaza, yang akan mengawasi pelaksanaan berbagai agenda strategis dalam proses transisi pascakonflik.
Peran Dewan dan Pasukan Stabilisasi Internasional
Dewan Fokus Keamanan dan Transisi Pemerintahan
Dewan Perdamaian Gaza nantinya akan bekerja bersama sebuah komite khusus yang berada di bawah pengawasannya. Komite ini bertugas memastikan transisi keamanan dan pemerintahan sipil di Gaza berjalan sesuai rencana perdamaian yang telah disepakati.
Rencana Pengerahan Pasukan Internasional
Rencana perdamaian yang didukung AS juga mencakup pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional. Pasukan ini akan bertugas mengamankan wilayah Gaza sekaligus melatih unit-unit kepolisian Palestina yang telah melalui proses verifikasi internasional.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi keamanan yang stabil dan mencegah kembalinya konflik bersenjata.
Tantangan Besar dalam Fase Kedua Gencatan Senjata
Meski fase kedua gencatan senjata telah dimulai, sejumlah persoalan krusial masih membayangi proses perdamaian. Palestina menegaskan bahwa penarikan penuh militer Israel dari Jalur Gaza menjadi tuntutan utama yang tidak bisa ditawar.
Di sisi lain, Hamas menolak berkomitmen secara terbuka terhadap perlucutan senjata penuh, yang menjadi syarat utama dari Israel. Situasi ini membuat implementasi rencana perdamaian berjalan penuh tantangan.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mencatat bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, 451 warga Palestina tewas akibat operasi militer Israel.
Harapan Komunitas Internasional
Tokoh senior Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa keberhasilan rencana ini kini bergantung pada mediator internasional, Amerika Serikat, serta komunitas global.
Dengan terbentuknya Dewan Perdamaian Gaza, dunia internasional berharap tercipta solusi berkelanjutan yang mampu mengakhiri konflik berkepanjangan dan membawa stabilitas nyata bagi masyarakat Gaza.
