Spectrom.co.id – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, mengungkapkan bahwa isu permintaan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sempat menjadi topik pembicaraan saat pertemuan mereka di Solo.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Ali menyebut diskusi berlangsung santai, bahkan diselingi candaan ketika membahas pernyataan Jusuf Kalla yang meminta agar ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik.
Suasana Santai hingga Tertawa Bersama
Respons Santai terhadap Isu yang Mencuat
Ahmad Ali mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat tertawa saat menyinggung persoalan tersebut. Menurutnya, pembahasan soal ijazah tidak dibicarakan secara serius, melainkan sekadar disinggung dalam suasana ringan.
Ia bahkan menilai bahwa jika ada pihak yang ingin membuka dokumen pribadi ke publik, hal tersebut merupakan pilihan masing-masing.
Tantangan Balik kepada JK
Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga menyampaikan bahwa jika Jusuf Kalla berpendapat dokumen seperti ijazah mudah untuk diperlihatkan, maka hal serupa juga bisa dilakukan olehnya.
Namun, ia menekankan bahwa pandangan tersebut tidak seharusnya dijadikan standar yang harus diikuti oleh semua pihak, termasuk Jokowi.
Ijazah Disebut Sebagai Hak Privat
Jokowi Punya Sikap Tersendiri
Ahmad Ali menjelaskan bahwa Joko Widodo memiliki prinsip terkait permintaan tersebut. Menurutnya, dokumen seperti ijazah merupakan ranah pribadi yang tidak harus dibuka ke publik tanpa alasan yang jelas.
Ia menambahkan, Jokowi bersedia menunjukkan dokumen tersebut apabila diminta oleh pengadilan dalam proses hukum resmi.
Pernyataan JK Sebelumnya
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa polemik mengenai ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama. Ia menilai persoalan tersebut dapat berdampak negatif, baik bagi Jokowi sendiri maupun terhadap kondisi masyarakat karena berpotensi memicu perpecahan.
Isu Masih Jadi Perbincangan Publik
Perdebatan terkait permintaan pembuktian ijazah ini masih menjadi perhatian publik. Berbagai tanggapan muncul dari sejumlah pihak, baik yang mendukung transparansi maupun yang menilai hal tersebut sebagai urusan pribadi.
