Spectrom.co.id – Anggota DPR RI, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola bisnis maskapai asing di Indonesia, khususnya dalam hal penunjukan Agen Penjualan Umum atau General Sales Agent (GSA). Langkah ini dinilai penting guna menutup potensi kebocoran penerimaan negara dari sektor penerbangan internasional.
Menurut Bamsoet, masih banyak maskapai asing yang menjual tiket di Indonesia tanpa melalui perwakilan resmi berbadan hukum di dalam negeri, sehingga transaksi keuangannya tidak tercatat secara optimal dalam sistem nasional.
Potensi Pajak Hilang Akibat Transaksi ke Luar Negeri
Penjualan Tiket Tidak Tercatat di Dalam Negeri
Bamsoet menyoroti praktik penjualan tiket maskapai asing yang dilakukan melalui platform luar negeri. Hal ini menyebabkan aliran dana langsung masuk ke rekening di luar Indonesia, sehingga potensi pajak seperti PPN dan PPh tidak dapat dimaksimalkan.
Lonjakan Penumpang Internasional
Seiring pemulihan sektor penerbangan pascapandemi, jumlah penumpang internasional di Indonesia diperkirakan meningkat signifikan. Dengan tingginya volume transaksi, potensi penerimaan negara pun seharusnya bisa lebih besar jika sistem pengelolaannya diperbaiki.
Kewajiban Penunjukan GSA Dinilai Mendesak
Transparansi dan Perlindungan Konsumen
Bamsoet menegaskan bahwa setiap maskapai asing sebaiknya diwajibkan menunjuk GSA lokal. Hal ini akan memastikan seluruh transaksi tercatat dengan baik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat perlindungan bagi konsumen di Indonesia.
Peran GSA dalam Ekosistem Bisnis
Keberadaan GSA tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat antara pelaku bisnis lokal dan asing.
Usulan Pengaturan Komisi dan Harga Tiket
Standar Komisi yang Lebih Adil
Selain kewajiban GSA, Bamsoet juga mengusulkan adanya pengaturan terkait standar komisi bagi agen penjualan, termasuk sistem yang terhubung dengan International Air Transport Association (IATA). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Transparansi Komponen Harga
Ia juga menyoroti kompleksitas struktur harga tiket pesawat yang kerap membingungkan masyarakat, seperti adanya biaya tambahan yang kurang transparan. Penyederhanaan komponen harga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memudahkan pengawasan fiskal.
Penguatan Regulasi dan Kedaulatan Ekonomi
PNBP dan Sistem Penjualan Luar Negeri
Bamsoet menekankan pentingnya penerapan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap skema penjualan tiket dari luar negeri yang selama ini belum terpantau secara optimal.
Pembatasan Kepemilikan Asing
Ia juga mengusulkan pembatasan kepemilikan asing dalam GSA maksimal 49 persen. Kebijakan ini dianggap penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional serta memastikan pelaku usaha domestik tetap memiliki peran utama di dalam negeri.
Kolaborasi dengan Pelaku Industri
Dalam pertemuan bersama asosiasi GSA maskapai asing di Indonesia, Bamsoet menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
