Spectrom.co.id – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, menepis tudingan yang menyebut dirinya mendanai pihak tertentu untuk mempersoalkan ijazah Presiden Joko Widodo.
Isu tersebut ramai beredar di platform digital dan menyebut adanya aliran dana hingga Rp5 miliar dari JK. Menanggapi hal itu, JK menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.
Ia menyatakan tidak pernah terlibat, tidak memberikan dana, serta tidak mengenal pihak-pihak yang disebut dalam tuduhan tersebut.
Klarifikasi Soal Pertemuan di Kediaman
Diskusi Bersifat Umum, Bukan Bahas Ijazah
JK juga menjelaskan mengenai pertemuan yang berlangsung di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan saat bulan Ramadan lalu. Ia menyebut pertemuan tersebut dihadiri sejumlah akademisi dan profesional untuk berdiskusi mengenai kondisi bangsa.
Menurutnya, diskusi itu bersifat terbuka dan bertujuan memberikan masukan terkait kebijakan nasional, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
JK menegaskan bahwa agenda tersebut tidak ada kaitannya dengan polemik ijazah Jokowi yang sedang ramai diperbincangkan.
Hubungan dengan Pihak yang Disebut
Hanya Kenal Roy Suryo sebagai Mantan Menteri
Terkait nama-nama yang turut dikaitkan dalam isu tersebut, JK menyampaikan bahwa dirinya hanya mengenal Roy Suryo sebatas sebagai mantan pejabat negara. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan lebih jauh dengan pihak lain yang disebut dalam tuduhan.
Siapkan Langkah Hukum ke Bareskrim
Kuasa Hukum Akan Laporkan Penyebar Isu
Sebagai respons atas tudingan yang dinilai merugikan, JK telah menunjuk tim kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum. Laporan direncanakan akan diajukan ke Bareskrim Polri guna mengusut pihak yang menyebarkan informasi tersebut.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menyebut laporan bisa dilayangkan ke Bareskrim Polri maupun Polda Metro Jaya, khususnya melalui Direktorat Siber.
Dugaan Pencemaran Nama Baik
Proses Hukum Diharapkan Ungkap Kebenaran
Pihak kuasa hukum menilai tuduhan tersebut telah mencoreng nama baik JK. Oleh karena itu, langkah hukum diambil untuk memastikan kebenaran terungkap sekaligus meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan informasi tersebut.
Kasus ini menambah daftar polemik yang berkembang di ruang digital, sekaligus menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke publik.
